Fakultas Hukum Universitas Trisakti merupakan salah satu fakultas tertua di lingkungan Universitas Trisakti, yang didirikan bersamaan dengan lahirnya Universitas Trisakti pada tanggal 29 November 1965 oleh Dr. Sjarif Thajeb selaku Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Republik Indonesia. Pendirian tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 013/dar Tahun 1965 juncto Nomor 014/dar Tahun 1965. Pada awal berdirinya, fakultas ini dikenal dengan nama Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat. Seiring dengan penyesuaian kebijakan pendidikan nasional, nama fakultas kemudian berubah menjadi Fakultas Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0333/O/1985 tanggal 27 Juli 1985.
Dalam aspek akademik, Fakultas Hukum Universitas Trisakti telah mengalami berbagai tahapan penting. Pada tahun 1972, fakultas ini memperoleh status akademik “disamakan” berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 090/U/1972 untuk Jurusan Hukum Perdata, Hukum Pidana, dan Hukum Internasional. Status ini memberikan pengakuan kesetaraan ijazah dengan perguruan tinggi negeri tanpa syarat pengawasan aktif dari kementerian. Status ini kemudian diperbarui melalui sejumlah keputusan, termasuk Keputusan Nomor 296/U/1981, Keputusan Nomor 333/O/1985, dan terakhir Keputusan Nomor 558/Dikti/Kep/1993.
Program pendidikan Strata 1 (S1) mulai diselenggarakan sejak tahun akademik 1986/1987 melalui Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor 069/Usakti/SKR/VIII/1986. Sejak saat itu, fakultas ini telah melaksanakan sistem pendidikan berbasis Sistem Kredit Semester (SKS) murni. Pengakuan penting lainnya datang pada tahun 1998, saat Fakultas Hukum memperoleh akreditasi “A” dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) berdasarkan Sertifikat Akreditasi Nomor 00439/AK.I.I/UT-CIHK/VIII/1998. Dengan akreditasi ini, ijazah yang diterbitkan tidak lagi memerlukan pengesahan dari Kopertis Wilayah III.
Fakultas Hukum Universitas Trisakti secara konsisten berhasil mempertahankan akreditasi “A” dalam berbagai periode reakreditasi. Peringkat tersebut diperoleh kembali pada tahun 2003, 2008, 2013, dan 2018, menunjukkan kualitas dan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Khusus pada tahun 2018, akreditasi “A” ditetapkan melalui Keputusan BAN-PT No. 1288/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 dan berlaku hingga 8 Mei 2023. Selanjutnya, melalui proses reakreditasi pada tahun 2023, Program Studi Sarjana Ilmu Hukum memperoleh status akreditasi “Unggul” dengan Keputusan BAN PT No. 526/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/II/2024.
Tidak hanya menyelenggarakan pendidikan sarjana, Fakultas Hukum Universitas Trisakti juga mengembangkan program pascasarjana. Program Studi Magister Ilmu Hukum dibuka pada tahun 2001 berdasarkan SK Dirjen Dikti Nomor 2609/D/T/2001. Selanjutnya, Program Doktor Ilmu Hukum diselenggarakan mulai tahun 2010, berdasarkan SK Dirjen Dikti Nomor 5059/D/T/K-III/2010, dengan peringkat akreditasi “B” sejak tahun 2013 dan diperbarui kembali pada tahun 2018 dan 2023 dengan status “Baik Sekali”.
Sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya kalangan profesional dan karyawan, pada tahun 2014 Fakultas Hukum membuka kelas reguler sore untuk Program Sarjana Ilmu Hukum. Langkah ini merupakan bentuk fleksibilitas pendidikan tinggi dalam memberikan akses lebih luas kepada masyarakat yang ingin melanjutkan studi hukum.
Reputasi Fakultas Hukum Universitas Trisakti juga diakui secara nasional. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Majalah Tempo tahun 2017, fakultas ini dinobatkan sebagai Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Swasta terfavorit. Survei yang dilakukan Hukumonline pada tahun 2018 juga menempatkan fakultas ini dalam jajaran lima besar Fakultas Hukum paling diminati di Indonesia, baik dari kalangan PTN maupun PTS. Sementara itu, survei IDN Times pada tahun 2019 menempatkannya di peringkat kelima sebagai Fakultas Hukum terfavorit dalam mencetak alumni berprestasi. Pada tahun 2022, Hukumonline kembali menobatkan Fakultas Hukum Universitas Trisakti sebagai salah satu perguruan tinggi hukum terbaik kategori PTS dalam daftar Top Indonesia Law School.
